Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengapresiasi kinerja pemerintah dalam memastikan bertahannya harga komoditas kelapa sawit di Bengkulu.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari bantuan peremajaan sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp25 juta per hektare yang dikucurkan oleh pemerintah.

“Harga sawit di Bengkulu masih oke. Meski lagi pandemi tapi laporan Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) pasokan minyak sawit dari Bengkulu untuk berbagai keperluan, khususnya pangan berjalan lancar,” kata Riri Damayanti dikonfirmasi mengenai hasil pengawasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Senin (19/10/2020).

Perempuan berparas ayu kelahiran Bengkulu 4 Februari 1990 itu menyarankan, bantuan dari badan serupa BPDP-KS kepada petani kopi dan karet layak dibentuk dan diakomodir dalam Undang-Undang.

“Keberhasilan-keberhasilan yang diraih patut dipertahankan dan ditingkatkan. Di tengah pandemi, perkebunan adalah solusi untuk sejahtera,” ungkap Riri Damayanti.

Untuk diketahui, sejak pandemi Covid-19 masuk ke Bengkulu, banyak petani kopi di Bengkulu mengeluh seiring anjloknya harga jual kopi dari Rp 21.000 per kilogram menjadi Rp 16.000 per kilogram.

“Bukan cuma petani kopi. Petani karet juga. Keluhannya sama. Makanya harapan saya, bantuan kepada petani sawit juga bisa diterapkan untuk petani kopi dan karet. Biar semua sama-sama bisa memenuhi kebutuhan pokok dan mengembangkan usahanya,” tegas Riri Damayanti.

Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini berharap di Bengkulu tidak ada lagi hasil komoditas pertanian yang tidak dapat diprediksi kisarannya.

“Semua hasil komoditas petani harus bisa diserap industri dengan harga yang pantas dan mensejahterakan. Subsidi atau bantuan berhak diperoleh sama semua petani, jangan hanya kepada pemain industri besar tanpa memperdulikan petani,” Riri Damayanti mengingatkan.

Untuk diketahui, pengawasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah manifestasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 292 serta Pasal 293 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPD RI; dan Peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI.

Pengawasan dilakukan sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020. Hasil pengawasan ini akan disampaikan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021.