Ragam penolakan terhadap omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terus digaungkan. Desakan kepada Pemerintah dan DPR untuk membatalkan aturan sapu jagat tersebut dilakukan melalui sejumlah cara. Opsi legislative review pun turut ditempuh oleh salah satu serikat buruh sebagai bentuk penolakan.

Demonstrasi lapangan yang melibatkan buruh, mahasiswa, pelajar, hingga kalangan masyarakat sipil digelar di beberapa titik untuk memprotes undang-undang tersebut. Aksi tersebut dilakukan dengan satu harapan, agar mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Ciptaker yang dituding menimbulkan polemik.

Selain demonstrasi, upaya agar UU Ciptaker dibatalkan turut dilakukan melalui upaya uji materi maupun uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga kini, tercatat sudah ada tiga pemohon yang mengajukan uji materi dan uji formil ke MK, walapupun Presiden belum menandatangani UU tersebut.

Yang terbaru, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mengajukan surat permohonan legislative review kepada DPR untuk membatalkan beleid tersebut. Surat tersebut telah diterima DPR pada Selasa (20/10) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, surat tersebut juga ditembuskan ke pimpinan MPR, DPR, DPD, dan 575 anggota DPR. Ia berharap surat permohonan itu dapat ditindaklanjuti.

“Harusnya berdasarkan surat kami bisa untuk mulai menggiring legislative review. Jangan berlindung di balik aksi-aksi,” ucap Said, Rabu (21/10).

Lantas, apa itu legislative review? Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menjelaskan, legislative review merupakan suatu upaya perbaikan oleh DPR atau DPD terhadap undang-undang yang telah disahkan. Salah satu cara yang menurutnya baik untuk ditempuh yakni melalui proses revisi undang-undang.

Namun, Feri menyangsikan kemungkinan keberhasilan upaya membatalkan UU Ciptaker melalui proses revisi undang-undang. Sebab, menurut dia, revisi dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

“Harus dipahami revisi UU harus melalui kesepakatan dengan pemerintah sebagaimana layaknya proses pembentukan UU biasa. Tentu review itu sulit terjadi sebab kedua belah pihak, DPR dan pemerintah harus sepakat mengubah UU Ciptaker yang segera disahkan,” ujar Feri melalui pesan singkat, Senin (26/10).

Feri mengatakan, legislative review masih berpeluang untuk dilakukan. Akan tetapi, ia pesimistis upaya tersebut bakal membuahkan hasil.

“Enggak bakal masuk, tapi bukan tidak bisa ya,” ucapnya.

Dalam permohonannya, KSPI turut mendorong PKS dan Demokrat sebagai fraksi di DPR yang vokal menentang pengesahan UU Ciptaker untuk melakukan legislative review. Lalu, apa kata kedua parpol itu?

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto menyampaikan, pihaknya telah mempertimbangkan legislative review sebagai salah satu alternatif tindak lanjut dari sikap Partai Demokrat yang menolak UU Ciptaker.

Meski, kata dia, secara hitung-hitungan upaya tersebut sulit dilakukan, namun legislative review masih tetap dijamin sebagai hak konstitusional oleh negara.

“Meskipun proseduralnya tidak mudah dan harus melalui proses usulan RUU yang harus dimintakan persetujuan rapat paripurna baik dalam konteks prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas untuk menjadi RUU Inisiatif, termasuk perlunya persetujuan fraksi-fraksi dan pemerintah, maka lami akan ikhtiarkan perjuangan itu,” ujar Didik.

Ia menyampaikan, legislative review merupakan sebuah keniscayaan dalam pembentukan suatu undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sambungnya, pembentukan suatu beleid seharusnya melibatkan partisipasi publik dan setransparan mungkin sejak proses penyusunan naskah akademik hingga pembahasan.

Ia menyebutkan, undang-undang idealnya dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat secara keseluruhan alih-alih sekelompok tertentu. Menurutnya, hal-hal tersebut seharusnya dapat diantisipasi, sehingga tidak berpotensi memunculkan penumpang gelap yang dapat merugikan masyarakat.

“Untuk itu sudah menjadi suatu keharusan apabila ada undang-undang yang dirasakan tidak lagi memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, apalagi justru merugikan masyarakat maka idealnya sebagai representasi rakyat, DPR harus mengambil langkah-langkah strategis dan berdiri dalam ruang yang sama dengan hati dan pikiran rakyat,” tegas Didik.

Sementara itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKS Mulyanto menyatakan, legislative review terhadap UU Ciptaker belum tepat dilakukan. Pasalnya, menurut dia, proses melakukan legislative review relatif panjang.

Ia menjelaskan, tahapan dalam proses legislative review layaknya mengajukan RUU baru. Pertama, menurutnya, penyusunan naskah legislative review oleh Baleg DPR. Kemudian, diajukan dalam Prolegnas dan prioritas untuk 2020.

Ia menilai, proses legislative review relatif sulit untuk dijadikan prioritas 2021. Belum lagi, kata dia, terdapat proses harmonisasi dan pembahasan antara Baleg dan Panitia Kerja hingga selesai. Setelahnya, masuk ke rapat pleno Baleg, paripurna, kemudian rancangan legislative review dikirim ke pemerintah.

Lalu, terdapat waktu menunggu sampai pemerintah menyusun daftar inventaris masalah (DIM). Rancangan itu kemudian kembali ke DPR dan masuk dalam agenda pembahasan Panitia Kerja antara DPR dan pemerintah, rapat pleno Baleg, hingga rapat paripurna.

Mulyanto mengaku, agak pesimistis pengajuan legislative review dapat disetujui melihat konfigurasi politik di DPR saat ini.

“Bahkan, bisa tertahan di setiap tahap yang panjang itu. Kalkulasi politiknya seperti itu,” kata dia.