Komisi VIII DPR RI bersama Kemendagri dan KemenPAN-RB menggelar rapat kerja tentang RUU Penanggulangan Bencana. Komisi VIII DPR bersama pemerintah telah sepakat untuk mencantumkan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam daftar inventaris masalah (DIM) RUU Penanggulangan Bencana.

Rapat dipimpin langsung secara fisik dan virtual oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020). Hadir di lokasi, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal yang mewakili Mendagri Tito Karnavian dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Rini Widyantini yang mewakili MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.

Yandri menyebut rapat dihadiri oleh 12 anggota secara fisik dan 16 anggota secara virtual. Serta, rapat telah dihadiri lebih dari separuh fraksi partai di DPR RI.

“Komisi VIII DPR RI dan Mendagri RI serta Menteri PAN-RB sepakat untuk mencantumkan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dalam daftar inventarisasi masalah DIM RUU tentang penanggulangan Bencana. Jadi yang dihapus-hapus harus dikembalikan lagi. Berarti pemerintah kerja lagi untuk memperbaiki DIM,” kata Yandri.

Lebih lanjut, Komisi VIII dan pemerintah sepakat untuk membentuk dinas penanggulangan bencana daerah di daerah-daerah. Menurutnya, hal ini juga perlu untuk untuk dimasukkan ke DIM RUU Penanggulangan Bencana.

“Membentuk dinas penanggulangan bencana daerah di daerah-daerah. Ini seperti usul. Artinya, kalau bisa dimasukkan juga dalam DIM, Pak Dirjen. Walaupun lead-nya itu adalah Menteri Sosial. Saya kira ini ada 5 menteri yang terlibat. Memang leading sector-nya Menteri Sosial,” ujarnya.

Selain itu, Yandri meminta agar pemerintah menerima dan memperhatikan masukan Komisi VIII DPR. Salah satunya terkait peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan dalam penanggulangan bencana di daerah. Peningkatan sinkronisasi kepala BPBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memerkuat fungsi koordinasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kementerian dan lembaga terkait RUU Penanggulangan Bencana perlu menetapkan anggaran pengeluaran (mandatory budgeting) terkait penanggulangan bencana.

“Menetapkan mandatori budgeting agar pemda menganggarkan standar kebutuhan dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

Yandri pun menegaskan tujuan RUU ini adalah untuk memperkuat lembaga BNPB. Sehingga, Komisi VIII DPR RI tidak setuju jika nama BNPB tak disebutkan di RUU Penanggulangan Bencana.

“Sudah diklarifikasi. Memang dari awal itu pemerintah tidak mau ada BNPB, namanya BNPB, mereka cukup menyebut badan yang melaksanakan tentang penanggulangan bencana tapi nggak menyebut BNPB. Nah kita nggak mau. Karena semangat kita ingin menjadi inisiatif DPR adalah ingin memperkuat BNPB, nggak mungkin BNPB nya hilang,” tuturnya.

Setelah melalui dialog dan pertemuan rapat, akhirnya ditemukan kesepakatan. Menurutnya, nama BNPB tetap akan dicantumkan dalam RUU Penanggulangan Bencana.

“Kita rapat gabungan dan dialog informal. Akhirnya ada titik temu BNPB tetap dicantumkan dalam RUU Penanggulangan Bencana.

Sebelumnya, kelembagaan BNPB tidak masuk dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana. Simak di halaman berikutnya.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, yang mewakili pemerintah, menilai tak perlu menyebutkan nama lembaga yang menanggulangi bencana dalam RUU Penanggulangan Bencana. Komisi VIII menyayangkan nama BNPB tak disebut.

“Saya sangat menyayangkan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Penanggulangan Bencana yang tidak menyebutkan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang selama ini menjadi lembaga yang mengkoordinasikan, komando, dan pelaksana penanganan bencana di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hassan Syadzily kepada wartawan, Selasa (8/9).

“Justru tujuan kami melakukan revisi UU Penanggulangan bencana ini untuk memperkuat kelembagaan BNPB agar dalam menjalankan tugas-tugas penanganan bencana di Indonesia lebih optimal,” imbuhnya.

Melihat penanganan virus Corona (COVID-19) oleh BNPB, Ace menilai BNPT menunjukkan perannya. Namun ada rencana nama BNPB tak disebutkan di RUU Penanggulangan Bencana.

“Merujuk pada penanganan COVID-19, BNPB sebagai mitra kami dalam penanganan bencana nonalam telah menunjukkan peran strategis dalam mengkoordinasikan dan memimpin penanganan COVID-19 ini. Alih-alih diperkuat, malah penamaan badan ini akan dihapus oleh pemerintah,” ujar Ace.

Ace menilai keberadaan BNPB perlu diberi peran yang kuat. Apalagi melihat kondisi Indonesia yang rawan bencana.

“Sebagai negara yang berada pada ring of fire dengan potensi bencana yang selalu mengintai kita, keberadaan kelembagaan BNPB justru perlu diberi peran yang kuat baik dari segi kewenangan dalam mengkoordinasikan antara pusat dan daerah dan mobilisasi sumber daya untuk bencana,” ucapnya.