Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyentil anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon karena tak ingin demo-demo penolakan UU Cipta Kerja diarahkan ke parlemen.

Menurut Iqbal, DPR punya andil juga dalam pengesahan UU Cipta Kerja yang saat ini mendapatkan resistensi dari berbagai kalangan termasuk buruh di seluruh Indonesia.

Jika memang DPR merasa masih pro rakyat, Iqbal menyarankan agar DPR juga memlngambil sikap konstitusional yakni legislative review, bukan malah membuang badan seolah-olah tak bersalah dan asal melemparnya ke pemerintah saja.

“DPR jangan buang badan pada aksi-aksi rakyat, buruh dan mahasiswa. Apa nunggu korban dulu?,” kata Iqbal, Sabtu (24/10/2020).

Apalagi di DPR RI, ada dua fraksi yang pada Sidang Paripurna tingkat dua menyatakan menolak UU Cipta Kerja, yakni fraksi PKS dan Demokrat.

Jika memang kedua fraksi partai itu benar berpihak pada buruh, maka mereka bisa membuktikannya dengan mengusulkan legislative review.

“Kami harap sekali ke Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS di sidang paripurna pertama melakukan interupsi untuk mengajukan legislative review,” ujarnya.

Apalagi kata Iqbal, pihaknya juga sudah melayangkan surat resmi permohonan agar DPR RI seluruh fraksi bersikap terhadap UU Cipta Kerja yang mendapatkan reaksi kontra dari hampir seluruh unsur kelompok masyarakat itu.

“Kami KSPI sudah kirim resmi ke 9 fraksi dengan tembusan ke pimpinan DPR RI, pimpinan DPD dan MPR,” papar Iqbal.

Perlu diketahui, bahwa anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengatakan kritik masyarakat terhadap Omnibus Law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja salah alamat jika diarahkan ke DPR RI. Karena menurut anak buah Prabowo Subianto itu, protes tersebut seharusnya diarahkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Sistem kita ini kan presidensil, kekuasaan di tangan presiden. Jadi yang paling bertanggung jawab terhadap Undang-Undang ini tentu saja presiden,” ujar Fadli melalui diskusi Forum Jurnalis Politik, seperti dilansir Tempo.co, Kamis (22/10).

Menurut Fadli, bola Omnibus Law ada di tangan presiden. Ia pun menilai Presiden Jokowi bisa saja membatalkan atau menunda aturan ini lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu.

Ia melanjutkan, jika kritik diarahkan ke partai politik, maka hal itu akan merepotkan. Pasalnya, kata Fadli, partai politik merupakan pilar demokrasi.

“Jadi bukan mengarahkan demo ke parpol dong, karena yang menentukan itu di Istana, bukan parpol,” ucap Fadli.

Dan dalam konteks ini, Iqbal menyebut bahwa bola panas UU Cipta Kerja tidak serta merta ada di tangan Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Karena DPR juga memegang bola panas yang sama.

Di mana hak melakukan legislative review juga menjadi amanat UUD 1945. Dan hak itu bisa dilakukan oleh DPR tanpa menunggu executive review dengan bentuk Perppu dari Presiden, atau putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review.

“Kami minta DPR mengajukan legislative review. UUD 1945 membolehkan Pasal 20, 21 dan 22 a sebagai dasar landasan hukum DPR bisa uji legislatif oleh legislator terhadap UU. Ketika ada perlawanan dari berbagai kalangan maka kita minta DPR cabut UU Cipta Kerja,” jelas Iqbal.