Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai menegaskan pihaknya berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Papua. Secara khusus terkait menjelang berakhirnya dana otonomi khusus (otsus) Papua pada 2021.

“MPR RI for Papua tetap berkomitmen memberikan solusi bukan sebagai pemantik. Terakhir ada kesepakatan bersama Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Panglima TNI bahwa MPR RI for Papua dipercaya sebagai fasilitator dan komunikator terkait persoalan Papua antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Yorrys saat menerima audiensi Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Yorrys menuturkan berdasarkan UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MPR dapat membentuk lembaga atau alat kelengkapan dalam menunjang program kebangsaan. Karena itu, Yorrys menjelaskan, MPR membentuk MPR for Papua, dan pihaknya juga menyusun strategi dalam rangka menyelesaikan persoalan Papua secara komprehensif.

“Kami sudah komunikasi dengan Bappenas karena diberikan kepercayaan membuat grand desain pembangunan Papua ke depan,” ungkap Yorrys.

Yorrys menyatakan pemerintah sedang menata terkait otsus Papua. Menurut Yorrys, biarkan pemerintah bekerja, sedangkan MPR akan terus komunikasi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang telah ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

“MPR for Papua sudah ada kesepakatan menjadi komunikator untuk menyelesaikan masalah di Papua. Persoalan di Papua adalah masalah lama, kita tata dengan komitmen agar 5-10 tahun ke depan harus lebih baik,” ujar Yorrys.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Sekretaris MPR for Papua Filep Wamafma, dan Ketua MRP Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren.