Dalam beberapa hari ini Mahasisiwa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Indonesia menuntut tuntaskan Revormasi kembali menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, mereka menolak dan menuntut pembatalan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP yang dinilai dapat merugikan banyak kelompok masyarakat, dari sejumlah didalam pasal RUU/KUHP yang menuai kontroversi juga dianggap dapat menimbulkan overkriminalisasi terhadap kelompok dimasyarakat.

Berdasarkan apa yang dilihat selama aksi demonstran baik secara langsung menyampaikan aspirasi maupun melihat aksi demo dimedia sosial menimbulkan banyak kejadian yang terjadi.

Berbagai perusakan yang terjadi hampir disemua daerah diindonesia, hingga blokade jalan yang ditutup. Demi kepentingan para penguasa rakyat dan aparat yang menjadi korbannya, rakyat yang membela haknya dan aparat yang menjalankan tugas dari atasannya.

Suara teriakan terdengar dari berbagai penjuru demonstran, yang merupan bentuk dari kekecewaan rakyat terhadap kebijakan para petinggi yang memegang kekuasaan, akankah para petinggi negara mendengarkan suara rakyatnya untuk tidak mengesahkan RUU/KUHP yang dianggap masyarakat tidak relevan, seolah-olah RUU tidak mementingkan masyarakat golongan bawah.

Di Pasaman para aliansi pemuda dan mahasiswa pasaman juga melakukan demo didepan kantor bupati pada 08 oktober 2020, mereka menyuarakan aspirasi untuk pembela rakyat seolah-olah wakil rakyat tidak pro kepada rakyat negara ini sedang dirampok dan negara ini sedang sakit dan semua aliansi yang bergerak didepan kantor bupati menyampaikan aspirasinya untuk membela masyarakat indonesia saat ini.

Para pendemo di pasaman tepatnya didepan kantor bupati lubuk sikaping suasana saat berjalannya aksi demo berjalan dengan baik tanpa adanya unjuk rasa dari pendemo, para pendemo hanya menyampaikan aspirasinya atas tindakan apa yang dilakuakan oleh wakil rakyat saat ini.

Jadi, apakah mungkin aksi aspirasi rakyat akan didengar oleh para petinggi negara ini, ya, belum tentu didengar. Karena yang memegang mandat kekuasaan adalah mereka, apa tidak mungkin sebagian pendemo melakukan kerusuhan coba saja apa yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat didengar oleh petinggi negara ini atau dicermati dengan baik oleh DPR apa-apa saja dampak dari RUU ini kalau disah kan.

Kita juga tahu tujuan dari petinggi dipemerintahan ini untuk memajukan negara ini dengan menetapkan RUU KUHP yang baru, tapi, apa tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh para petinggi dinegara ini. Coba saja RUU yang baru ini isinya dapat diterima oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat, mungkin tidak akan ada demo yang berujung kerusuhan.

Dalam hal ini, kajian ilmu sosiologi mengambil sikap terhadap RUU cipta kerja yang disahkan oleh DPR pada hari senin tanggal 5 oktober 2020. Kita lihat dalam kajian ilmu sosiologi, sudah dipastikan pro terhadap rakyat yang merasa dirugikan oleh UU ciptakerja, secara filsafah sosiologis apalagi yuridis UU ini dipaksakan lahir demi kepentingan investasi, kebijakan yang membuat UU omnibus law ini oleh elit politik borjuasi telah menegaskan yang dimanayang dimana posisi keberpihakan mereka berada pada swluruh kepentingan elit politik dan juga ekonomi dengan meminggirkan masyarakat secara luas, kebutuhan pembentukan omnibus law bukan datang dari usulan masyarakat, tetapi semata-mata datang dari arena elite yang menghendaki adanya satu regulasi khusus untuk lebih melindungi investasi modal bagi mereka, kebijakan yang kita lihat begitu membatasi dan kesempatan rakyat atas ekonomi, politik, hukum dan budaya, isi UU cipta kerja dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai sosial yang ada ditengah masyarakat saat ini.

Dari UU yang sudah ditetapkan oleh DPR yang sudah mengesahkan UU ciptakerja, langsung menuai polemik ditengah masyarakat, baik itu elemen buruh dan mahasiswa yang terjadi diberbagai daerah diindonesia, selain masyarakat, teranyata ada beberapa pemimpin daerah yang menolak UU ciptakerja tersebut. Seperti, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Gubernur Yogyakarta, Hamengkubuwono. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dan juga pemimpin daerah yang lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tentang penolakan RUU ciptaker ini.

Sepanjang aksi demo menolak RUU KUHP banyak sekali terjadi aksi yang brutal yang dilakukan para pendemo dan juga aparat terhadap pendemo, coba saja UU ini tidak membuat kegaduhan dimasyarakat tindakan ini tidak akan terjadi. Bisa nggak aparat negara ini mengayomi masyarakat saat menyampaikan tuntutannya terhadap pemerintahan, katanya mengayomi dan melindungi orang banyak nyatanya arogan sekali dengan pedemo yang menyampaikan aspirasinya. Jadi, tindakan benar apalagi yang harus dilakukan masyarakat dan juga aktis mahasiswa indonesia terhadap UU baru ini. Apakah membiarkannya berlarut begitu saja?