Penelusuran kesalahan teknis pasal atau ayat dalam suatu undang-undang (UU) yang telah disetujui DPR dan pemerintah dinilai tepat. Sebab, tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan pengetikan dan sebagainya.

“Tentu saja mungkin ada yang salah ketik, salah penempatan pasal atau ayat, dan lain-lain. Kadang-kadang naskah itu, katakanlah, copy paste, bisa juga ada yang terlewat,” kata pakar hukum tata negara Maruarar Siahaan kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Dia menambahkan setiap pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentu memiliki rekaman. “Rekaman itu menjadi suatu risalah. Jadi, dengan mudah nanti ditelusuri saat harmonisasi atau sebelum disahkan untuk diundangkan,” ujar mantan hakim konstitusi tersebut.

Dia juga mengungkapkan, berdasarkan Pasal 19 Ayat 2 UUD 1945, setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian, Pasal 19 Ayat 4 menyebutkan, Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.

Dia menambahkan, UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU 15/2019 mengatur secara rinci proses pembentukan UU. Demikian halnya UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Peraturan DPR 2/2020.

Dia menjelaskan, DPR mempunyai waktu tujuh hari kerja untuk menyerahkan UU yang disetujui kepada presden. “Kalau sudah ada persetujuan bersama (DPR dan presiden) tentu akan disahkan oleh presiden dan kemudian diundangkan. Sebelum diteken presiden, maka wajar dicek ulang,” ujarnya.

Pada bagian lain, dia mengingatkan bahwa Indonesia sekarang bukan berada dalam kondisi normal. Hal ini mengingat adanya pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia, tanpa terkecuali Indonesia.

Dia menegaskan, prosedur pembuatan hukum dan lain-lain tidak bisa disamakan dengan situasi biasa. “Kondisi kita sekarang bukan kondisi normal. Tidak sama dengan keadaan normal sebelum adanya pandemi,” katanya.

Dia menyesalkan adanya pernyataan dari beberapa pihak agar dilakukan pembangkangan sipil. “Jangan kita pakai konsep-konsep dulu ketika mekanisme demokrasi belum tersusun rapi. Kita sudah rapi sekarang. Pembangkangan sipil itu sangat tidak tepat,” tegasnya.

“Apakah mereka yang sampaikan itu (pembangkangan sipil) bisa menjamin tidak timbul aksi anarkistis? Jangan kita menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem konstitusi yang sudah ditentukan. Sebab kalau itu dilakukan, berarti mengarah ke chaos dan anarkistis,” ujar Maruarar.