RUU Larangan Minuman Beralkohol kini kembali digodok oleh DPR RI. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno meminta para pengusul dapat mengambil kebijaksanaan dari pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol periode sebelumnya.

Hal ini diungkapkan Hendrawan dalam rapat Baleg, di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Awalnya, Hendrawan mengungkapkan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol pada periode sebelumnya sudah hampir selesai dibahas Baleg DPR RI periode 2014-2019.

“Jadi saya berharap tim pengusul ini menarik wisdom (kebijaksanaan) dari pengalaman masa lalu untuk diinkorporasi di dalam apa yang akan kita lakukan di masa depan,” ujar Hendrawan.

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengungkapkan perdebatan mengenai RUU Larangan Minuman Beralkohol saat ini hampir sama dengan pembahasan di periode sebelumnya. Menurutnya, pro-kontra mengenai RUU tersebut tidak dapat dihindari.

“Saat itu masalah yang dibicarakan sebenarnya hampir sama dengan yang diperdebatkan saat ini. Itu sebabnya jika kita mendaur ulang suatu RUU sebenarnya tidak banyak dihindari duplikasi atau pengulangan wacana pro dan kontra dan seterusnya,” ujarnya.

Secara spesifik, Hendrawan menyoroti 3 hal yang menjadi perdebatan dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol di periode sebelumnya. Saat itu, ada 7 fraksi yang menolak istilah ‘larangan’ di judul RUU tersebut.

“Pertama, nomenklatur judul. Saat itu ada 3 fraksi yang ngotot karena referensinya larangan praktik monopoli UU 5 1999, sehingga berkukuh dengan larangan. Akhirnya tidak ketemu, karena saat itu memang kita menghindari voting. Tujuh fraksi lain tidak setuju dengan nomenklatur larangan,” jelasnya.

Kemudian, Hendrawan menyoroti keterkaitan sejumlah undang-undang dengan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Dalam hal itu, yang menjadi sorotan adalah UU tentang Cukai. Simak di halaman selanjutnya.

“Koneksitas antar-UU. Karena pemerintah tetap memegang teguh bahwa UU yang dilahirkan tentang suatu objek yang mau diatur harus memiliki koneksitas yang jelas, saling memperkuat UU yang lain sudah ada, dalam hal ini UU Cukai,” katanya.

“Karena dalam UU Cukai diperintahkan agar kita membuat PP untuk mengatur peredaran, produksi, dan distribusi barang yang dikenai cukai. Suatu barang dikenai cukai karena memang tujuannya untuk pengendalian. Itu sebabnya pemerintah saat itu menekankan pengendalian,” sambungnya.

Terakhir, Hendrawan mengatakan perihal sanksi dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol juga pernah menjadi sorotan. Menurutnya, harus ada sanksi objektif dalam sebuah undang-undang.

“Ketiga, sanksi. Begitu masuk ke sanksi, selalu, saya kira dalam berbagai UU setiap kali bicara sanksi kita harus memiliki matriks yang clear dan objektif, kalau perbuatan seperti ini sanksinya seperti apa,” ungkapnya.

Diketahui, Baleg DPR RI sedang melakukan harmonisasi membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol. RUU tersebut merupakan usulan dari sejumlah fraksi di Baleg DPR, yaitu Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Gerindra.

Namun, RUU itu menuai perdebatan di masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah perihal sanksi denda dan pidana bagi peminum minuman beralkohol.